JAKARTA - Berbagai kabar mengenai dinamika politik telah dihimpun oleh jurnalis Kantor Berita ANTARA sepanjang hari Selasa (30/6).
Di bawah ini adalah deretan informasi pilihan yang tetap menarik dan krusial untuk Anda ikuti pada pagi hari ini.
Kabar awal, sebanyak 15 RUU mengenai kabupaten/kota secara resmi disetujui untuk menjadi usulan dari lembaga DPR.
Dalam agenda Rapat Paripurna Ke-22 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 mengesahkan 15 rancangan undang-undang (RUU) terkait kabupaten/kota sebagai usul resmi DPR, setelah sebelumnya berstatus inisiatif dari Komisi II DPR RI.
Kabar kedua, pimpinan DPR meminta pihak MUI untuk segera menyerahkan draf RUU pidana LGBT demi keperluan pengkajian yang lebih mendalam.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengimbau Majelis Ulama Indonesia untuk lekas memberikan dokumen draf beserta naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang sedang dirancang, agar dapat diteliti mengikuti prosedur legislasi yang berlaku di DPR.
Kabar ketiga, sidang DPR menyepakati tujuh sosok yang terpilih untuk mengemban tugas sebagai anggota KI Pusat periode 2026-2030.
Melalui rapat paripurna, DPR RI menyepakati tujuh nama calon anggota Komisi Informasi (KI) Pusat masa bakti 2026–2030 yang didasarkan pada hasil proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I.
Kabar keempat, Puan menegaskan bahwa kegiatan safari politik merupakan hak bagi setiap warga negara saat merespons rangkaian lawatan dari Jokowi.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan jika aktivitas safari politik menjadi hak sepenuhnya bagi tiap-tiap warga negara, ketika menanggapi agenda kunjungan politik yang dilakukan oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke sejumlah wilayah di Indonesia.
Kabar kelima, seorang pengamat menilai langkah Dasco memanggil para pemegang kebijakan di bidang ekonomi sebagai bentuk implementasi fungsi pengawasan.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio berpandangan bahwa keputusan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengundang beberapa pejabat serta pemangku kebijakan di sektor ekonomi menjadi wujud nyata dalam menjawab kegelisahan di tengah publik.
