JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat kepada seluruh jajaran anggota Polri supaya penegakan hukum tidak dimanfaatkan sebagai alat oleh kelompok yang mempunyai kekuatan finansial.
Kepala Negara juga menekankan agar hukum tidak dijadikan sebagai instrumen untuk tindakan balas dendam politik, serta tidak disalahgunakan guna melayani kepentingan kelompok tertentu.
“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka mereka yang punya uang, hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok manapun,” ucap Prabowo, saat peringatan HUT ke-80 Bhayangkara, di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Dalam momentum itu, ia turut mengajak seluruh personel kepolisian untuk selalu menegakkan keadilan hukum tanpa membeda-bedakan.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia ialah sebuah negara yang tegak di atas hukum.
Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terutama pihak yang lemah, sekaligus mewujudkan ketenteraman bagi warga yang bersikap jujur.
“Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” ujar dia.
Prabowo menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase krusial lantaran tengah mengupayakan transformasi berskala besar di berbagai bidang, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, tensi tinggi, serta konflik.
Ia menguraikan bahwa langkah transformasi itu mencakup bidang ekonomi, tata kelola birokrasi, sistem pendidikan, kedaulatan pangan, hingga ketahanan energi.
Sementara target utama dari ikhtiar ini ialah demi membawa Indonesia tumbuh menjadi sebuah negara yang modern, makmur, adil, sekaligus berdaulat penuh.
Prabowo meyakinkan bahwa seluruh program kerja pembangunan nasional itu hanya dapat berjalan secara optimal jika ditopang oleh iklim situasi yang aman serta kondusif.
Lewat sudut pandangnya, kemakmuran mustahil didapatkan tanpa adanya stabilitas, roda pembangunan tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan, dan aliran investasi tidak akan hadir tanpa kepastian payung hukum.
Ia menilai bahwa tegaknya keadilan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel, sementara kesejahteraan bersama hanya bisa diwujudkan apabila aspek ketertiban terus terjaga dengan baik.
“Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan,” pungkas dia.
