JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Ia menekankan, sejumlah persoalan dalam haji 2026 harus menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada 2027.
"Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Jangan ada persoalan yang ditutup-tutupi karena setiap kekurangan adalah bahan pembelajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik," ujar Irfan dalam siaran pers, dikutips Minggu (5/7/2026).
Pesan tersebut disampaikan Irfan saat memberikan arahan pada Malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Forum tersebut menjadi momentum strategis bagi jajaran Kemenhaj untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan menuju penyelenggaraan haji 2027 yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah.
"Puja-puji sudah selesai. Apresiasi sudah selesai. Tepuk tangan sudah selesai. Saatnya kami mulai menyiapkan pelayanan haji tahun 2027. Dimulai malam ini kami mengevaluasi apa yang telah kami lakukan kemarin," ujar Irfan.
Rakernas Evaluasi Haji, kata Irfan, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
Lewat forum tersebut, berbagai kritik, persoalan, dan rekomendasi perbaikan diharapkan dapat dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan layanan haji pada musim berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Irfan menyoroti sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius, seperti laporan dugaan percepatan keberangkatan jemaah oleh oknum petugas yang tidak sesuai prosedur, serta indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji.
Ia meminta direktorat jenderal terkait segera melakukan verifikasi atas temuan tersebut, dilanjutkan dengan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain menyoroti berbagai persoalan, Irfan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang dinilai berhasil membangun soliditas organisasi dalam waktu relatif singkat sejak kementerian tersebut dibentuk.
Ia mengenang proses awal pembentukan lembaga yang saat itu belum memiliki kantor, sumber daya manusia, maupun perangkat organisasi.
Kini, kementerian tersebut telah berkembang dengan dukungan lebih dari 3.000 personel.
"Hari ini lebih dari 3.000 orang menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah. Kami yang awalnya tidak saling mengenal, kini menjadi tim yang sangat solid. Terima kasih," imbuh Irfan.
Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa integritas harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.
Menurut dia, layanan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh penyelenggara menjaga amanah, menjunjung tinggi kejujuran, serta mengutamakan kepentingan jemaah di atas kepentingan pribadi.
Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada jemaah.
Beberapa di antaranya adalah penolakan penggunaan fasilitas eksklusif di Mina oleh pimpinan kementerian, serta pengembalian keuntungan dari vendor untuk dialihkan menjadi peningkatan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah.
"Mudah-mudahan dengan semangat Bapak-Ibu sekalian, dengan niat yang ikhlas dan tulus, insya allah kami mampu menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, semakin berintegritas, dan semakin memuliakan jemaah Indonesia," tutup Irfan.
