JAKARTA - Beragam isu politik yang bergulir kemarin (19/5/2026) hangat diperbincangkan, mulai dari tuntutan keras pemerintah Indonesia terhadap Israel agar segera membebaskan seluruh kru misi kemanusiaan global hingga konfirmasi Istana mengenai alasan Kepala Negara membacakan langsung dokumen KEM-PPKF di parlemen.
Berikut disajikan intisari kabar politik kemarin yang bernilai penting untuk disimak kembali:
Otoritas Indonesia menuntut pihak Israel agar secepatnya membebaskan armada kapal beserta kru misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang tengah disandera.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa sikap tegas ini diambil berdasarkan koordinasi matang dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia demi menyikapi dinamika kemanusiaan yang sedang berkecamuk.
"Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional," ujar Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Khalid Jassim Al-Yassin di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5).
Merujuk pada rilis tertulis Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa, Megawati bersama Dubes Kuwait mendiskusikan imbas eskalasi ketegangan di Timur Tengah terhadap Indonesia, sekaligus membicarakan jalinan kemitraan positif antar-kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati turut didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri Hanjaya Setiawan, serta fungsionaris PDIP M. Guntur Romli.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melayangkan protes keras atas tindakan penahanan jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel ketika meliput agenda kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 menuju wilayah Gaza dan menuntut penguatan jaminan perlindungan bagi kerja jurnalistik di area konflik.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir berpandangan bahwa aksi penghadangan terhadap delegasi sipil dan kemanusiaan di wilayah perairan internasional tidak dapat dibenarkan karena mengancam keselamatan jurnalis yang tengah menunaikan kewajiban profesionalnya.
“Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun,” kata Akhmad Munir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/05/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan segenap pemerintah daerah (Pemda) untuk memelihara serta mengintensifkan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di wilayahnya masing-masing, yang di antaranya dapat diwujudkan melalui penguatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS).
Mendagri lewat pernyataan resminya di Jakarta, Selasa, menilai keberadaan Forkopimda memegang andil yang sangat krusial karena menjadi wadah sinergi bagi seluruh elemen pimpinan daerah yang mengantongi otoritas masif dalam menjaga kondusivitas keamanan publik.
"Saya lihat ada tiga hal di daerah itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, politik, dan keamanan di daerah masing-masing. Satu adalah Forkopimda, karena forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” kata Tito saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, selaku Juru Bicara Presiden RI, menguraikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal membacakan langsung rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5), demi menyelaraskan persepsi dan menghimpun sinergi nasional.
Presiden Prabowo dicanangkan menghadiri Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu pagi, dengan fokus bahasan utama seputar instrumen RAPBN Tahun 2027.
“InsyaAllah (Bapak Presiden, red.) hadir. Kebetulan (Rabu, red.) tanggal 20, (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kami menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kami,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa sore.
