JAKARTA - Sejumlah perkembangan politik pada Selasa (19/5/2026) kemarin menarik perhatian publik, mulai dari tuntutan pemerintah Indonesia agar Israel membebaskan seluruh kru misi kemanusiaan, hingga penjelasan pihak Istana mengenai alasan Presiden yang akan memaparkan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR.
Berikut adalah kilasan berita politik kemarin dari ANTARA yang patut disimak kembali:
1. RI desak Israel segera melepaskan seluruh awak misi kemanusiaan
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menuntut Israel untuk secepatnya melepaskan seluruh kapal berikut kru misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang ditahan saat ini.
Menurut Dudung, tuntutan tersebut ditetapkan setelah adanya koordinasi antara pemerintah dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menyikapi situasi kemanusiaan yang sedang terjadi.
"Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional," ujar Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
2. Megawati dan Dubes Kuwait bahas dampak konflik Timteng bagi Indonesia
Presiden ke-5 RI yang juga menjabat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyambut kedatangan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Khalid Jassim Al-Yassin di tempat tinggalnya yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5).
Melalui pernyataan tertulis dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta pada Selasa, dalam dialog tersebut Megawati bersama Dubes Kuwait membicarakan konsekuensi dari konflik Timur Tengah yang terus berlanjut bagi Indonesia, sekaligus membahas relasi positif di antara kedua negara.
Pada pertemuan itu, Megawati tampak didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri Hanjaya Setiawan, serta politikus PDIP M. Guntur Romli.
3. PWI desak perlindungan jurnalis Indonesia dalam misi Gaza
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberikan kecaman keras atas penahanan wartawan Indonesia oleh tentara Israel saat sedang mengikuti pergerakan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza, sekaligus menuntut adanya penguatan proteksi bagi kerja-kerja pers di area konflik.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir berpandangan bahwa pengadangan pada misi sipil serta kemanusiaan di wilayah perairan internasional tidak memiliki dasar pembenaran karena ikut mengancam keselamatan para jurnalis yang tengah menunaikan tugas profesinya.
“Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun,” kata Akhmad Munir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
4. Mendagri minta pemda perkuat stabilitas politik dan keamanan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk mengawal dan memperkokoh stabilitas politik serta keamanan di wilayahnya, salah satunya dengan memaksimalkan peran Forkopimda, FKUB, dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS).
Melalui pernyataannya di Jakarta pada Selasa, Mendagri menyebut Forkopimda memiliki fungsi yang amat strategis lantaran menjadi wadah berkumpulnya para pimpinan daerah yang memegang otoritas besar dalam mengawal stabilitas keamanan dan ketertiban.
"Saya lihat ada tiga hal di daerah itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, politik, dan keamanan di daerah masing-masing. Satu adalah Forkopimda, karena forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” kata Tito saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara.
5. Istana jelaskan alasan Presiden sampaikan langsung KEM-PPKF di DPR
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, memaparkan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) bertujuan guna menyelaraskan persepsi dan mengonsolidasikan kekuatan.
Presiden Prabowo dijadwalkan hadir pada Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu pagi, dengan fokus bahasan utama terkait RAPBN Tahun 2027.
“InsyaAllah (Bapak Presiden, red.) hadir. Kebetulan (Rabu, red.) tanggal 20, (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kami menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kami,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa sore.
