BANGKALAN - Pemimpin tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, mengutarakan sebuah wejangan mendalam perihal krusialnya nilai keadilan dalam mengelola roda pemerintahan kala menghadiri momentum penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang bertempat di Institut Agama Islam Syaikhona Mohammad Kholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Tepat di depan Presiden RI Prabowo Subianto, Kiai Miftach mengutarakan peringatan bahwa tindakan lalim atau kezaliman merupakan sebuah variabel yang mampu meruntuhkan eksistensi kekuasaan, sedangkan sikap adil merupakan pilar fundamental demi keberlanjutan roda pemerintahan.
“Mengenai penyebutan perihal keadilan dan politik, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, atau dalam sebuah riwayat ini merupakan perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah: Al-mulku yabqo ma'al kufri, wala yabqo ma'adh dhulm (Kekuasaan itu bisa bertahan bersama kekafiran, namun tidak akan bisa bertahan bersama kezaliman),” ujarnya.
Melalui tausiyahnya, Rais Aam PBNU tersebut membedah lembaran sejarah masa lalu dari peradaban Majusi atau Persia Kuno yang sempat mendominasi peta dunia dalam kurun waktu yang amat panjang.
Berdasarkan pandangannya, ketangguhan sistem pemerintahan yang mereka miliki bukan berpijak pada keyakinan spiritual yang dianut, melainkan berakar pada konsistensi mereka dalam menegakkan keadilan serta kesetaraan dalam memperlakukan seluruh masyarakat.
“Dalam sejarah dicatat bahwa bangsa Majusi pernah menguasai dunia selama empat ribu tahun dan roda kerajaan berada di tangan mereka. Sesungguhnya kerajaan mereka dapat bertahan lama tidak lain adalah karena keadilan mereka terhadap rakyatnya serta penjagaan mereka yang setara,” katanya.
Dia memaparkan, sebuah rezim pemerintahan yang menempatkan keadilan di posisi tertinggi bakal sanggup membendung potensi hadirnya tindakan semena-mena yang dapat menghancurkan pilar-pilar kehidupan dalam berbangsa sekaligus bernegara.
“Mereka sama sekali tidak memandang bahwa kezaliman dan kesewenang-wenangan itu sah dalam agama dan keyakinan mereka. Dengan keadilan itu mereka memakmurkan negeri dan berbuat insyaf kepada sesama hamba,” lanjutnya.
Lewat cerminan historis tersebut, Rais Aam PBNU menaruh asa yang besar terhadap jalannya roda pemerintahan di bawah nakhoda Presiden Prabowo Subianto guna tetap konsisten berpihak pada kemaslahatan masyarakat kecil sekaligus memperkokoh program kesejahteraan di level nasional.
“Kami berikan husnudzon pada Presiden agar terus bisa memperbaiki apa yang selama ini tampak kurang, mungkin masih ada, bahkan saya yakin masih ada persediaan, masih ada senjata-senjata pamungkas untuk mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi ini,” ungkapnya.
Kiai Miftach turut mengimau publik untuk merefleksikan serta mencontoh teladan dari figur Imam Ahmad bin Hanbal yang selalu memanjatkan doa kebaikan bagi sang pemimpin supaya senantiasa memperoleh petunjuk serta kapabilitas dalam menuntaskan amanahnya secara optimal.
Menuntasi untaian kalimat sambutannya, dia melangitkan doa secara eksklusif bagi Presiden Prabowo agar senantiasa dilimpahi kebugaran fisik, proteksi, serta kearifan dalam menakhodai seluruh elemen bangsa.
“Semoga Bapak Presiden kami diberikan sehat wal afiat, selalu dalam lindungan Allah, dan pemikiran-pemikiran yang cemerlang agar rakyat umat yang besar ini akan bisa segera menerima sebagaimana apa yang mereka harapkan,” pungkasnya.
