BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, hingga kini masih menjumpai kendala masif terkait urusan pembenahan infrastruktur jalan.
Memasuki tahun 2026, tercatat sekitar 300 kilometer akses jalan di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan butuh perbaikan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, menjelaskan bahwa keterbatasan dana membuat pemerintah daerah belum mampu memperbaiki seluruh jalan rusak dalam waktu singkat.
"Pada 2026 kami mengalokasikan sekitar Rp 63 miIiar untuk penanganan jaIan dan jembatan. Penanganan diIakukan secara bertahap sesuai skaIa prioritas," kata Adiptha di Buleleng, Rabu (24/6/2026).
Adiptha memaparkan bahwa dengan kemampuan anggaran saat ini, pemerintah daerah hanya sanggup membenahi sekitar 30 kilometer jalan setiap tahunnya, atau berkisar 10 persen dari total jalan rusak yang ada.
Sementara itu, total kebutuhan pembenahan jalan rusak di wilayah Kabupaten Buleleng mencapai kurang lebih 300 kilometer.
"Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan meIaIui musrenbang, namun tidak semuanya bisa Iangsung dieksekusi. OIeh sebab itu, kami menerapkan skaIa prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.
Penerapan skala prioritas ini didasarkan pada tingkat kerusakan jalan, kepadatan lalu lintas kendaraan yang lewat, serta dampaknya pada aktivitas harian warga.
Salah satu rute jalan yang kini menjadi fokus utama pemerintah daerah berada di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, yang merupakan kawasan di sekitar Menara Turyapada.
Menurut keterangan Adiptha, pada masa sebelumnya perbaikan telah diselesaikan untuk jalur bagian atas.
Pada tahun ini, proyek pengerjaan akan dilanjutkan ke jalur bagian bawah yang kondisinya terpantau turut mengalami kerusakan.
Sejumlah agenda proyek pengerjaan jalan lainnya dilaporkan sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak dan mulai berjalan.
"Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan muIai dikerjakan. Penanganan jaIan rusak diIakukan secara bertahap sesuai skaIa prioritas yang teIah dipetakan di masing-masing kecamatan," kata Adiptha.
Tidak hanya fokus pada jalan, pemerintah daerah juga mendahulukan perbaikan terhadap dua unit jembatan yang dinilai krusial dalam menyokong mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.
Kedua jembatan tersebut berlokasi di wilayah Banyuasri dan Tejakula.
Langkah pembenahan ini dijalankan guna memastikan jalur penghubung antarwilayah tetap aman saat dilewati masyarakat.
Untuk mengurangi dampak buruk dari kerusakan jalan yang belum masuk dalam rencana perbaikan jangka panjang, Dinas PUPR Perkim Buleleng menerapkan penanganan darurat lewat metode penambalan (patching) pada titik-titik yang berlubang.
Langkah ini diterapkan di sejumlah titik demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan sembari menunggu proses perbaikan menyeluruh.
Selain membenahi infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas PUPR Perkim Buleleng juga mengutamakan perbaikan pada saluran irigasi.
Sepanjang tahun 2026 ini, ada total 35 titik jaringan irigasi yang akan diperbaiki untuk mendukung kebutuhan di sektor pertanian.
Adiptha menilai bahwa ketersediaan saluran irigasi yang memadai menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas hasil panen, terutama saat memasuki musim kemarau.
"Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoaIan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi," ujarnya.