SURABAYA - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus memaparkan bahwa tingginya tingkat konsumsi rokok masih menjadi hambatan besar dalam merealisasikan generasi emas di Indonesia.
Benny menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah demi menyukseskan program pengentasan stunting.
Kendati demikian, jalannya program tersebut terganjal oleh kebiasaan belanja rokok masyarakat yang tergolong tinggi.
Dirinya menggarisbawahi adanya ketidakselarasan yang nyata ketika dana pemerintah dialokasikan untuk perbaikan gizi, namun pos pengeluaran di tingkat keluarga justru didominasi oleh pembelian produk tembakau.
“Mencetak manusia unggul itu jauh lebih mahal daripada membangun jalan tol Jakarta-Surabaya. Kami harus sadar, tugas negara adalah memastikan anggaran ini tepat sasaran untuk kecerdasan bangsa, bukan habis menjadi asap,” katanya dalam Conference on Tobacco Control (ICTOH) 2026 bertema Ungkap Adiksi Tembakau dan Nikotin untuk Indonesia Sehat di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya pada Kamis, 21 Mei 2026.
Persoalan ini tidak hanya bersumber dari rokok konvensional, melainkan juga dipicu oleh kehadiran rokok elektrik atau vape.
Benny mencermati adanya tren pemanfaatan vape sebagai sarana penyebaran zat narkotika saat ini.
Mengenai permasalahan tersebut, dirinya pun sudah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Saya dan Kepala BNN akan terus mendorong pemeriksaan ketat dan regulasi yang tegas agar anak-anak muda kami tidak terjebak adiksi ganda. Jangan sampai mereka mau sehat dengan berolahraga, tapi justru terpapar narkoba lewat liquid vape yang mereka gunakan,” tegas pria yang juga dokter spesialis paru ini mengutip keterangan tertulis Unair.
Bahaya dari produk rokok dipastikan bakal merusak mutu dari generasi penerus bangsa, khususnya saat ketergantungan tersebut masuk lewat tren gaya hidup masa kini yang tampak menyehatkan.
Pada momen tersebut, Benny juga menegaskan bahwa pembatasan tembakau tidak boleh sampai mengorbankan sumber pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani.
Kebijakan tersebut melainkan wajib dibarengi dengan penyediaan jalan keluar berupa peralihan roda ekonomi yang adil.
Dirinya pun menyatakan kesiapan untuk menghubungkan suara dari pihak petani tembakau dengan kebijakan yang dirumuskan oleh kementerian terkait.
Langkah ini bertujuan agar program konversi jenis tanaman budidaya tersebut tetap dapat menjaga kelangsungan hidup mereka kelak.
“Negara tidak akan meninggalkan petani tembakau sendirian. Kuncinya adalah komitmen politik. Kami benahi kesehatan bangsanya, tapi kami pastikan perut para petaninya tetap kenyang,” pungkasnya.
