JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk terus menyokong pembangunan perumahan subsidi lewat kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Kemudahan tersebut akan mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya di Jayapura, Senin.
Ia menilai bahwa sektor properti perumahan mempunyai efek domino yang masif bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah hingga nasional.
Sebab itu, pemerintah mempunyai andil untuk menghadirkan iklim investasi yang kondusif bagi pihak swasta dalam membangun perumahan.
"Pengembang harus terus kami dukung agar bisa membangun lebih banyak rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta yang membutuhkan akses pembiayaan rumah yang terjangkau," ujarnya.
Mendagri juga mengharapkan komitmen dari para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk menerapkan kebijakan gratis BPHTB dan PBG bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kalau BPHTB dan PBG gratis, biaya pembangunan menjadi lebih murah otomatis pengembang akan semakin terdorong membangun rumah. Dampaknya bukan hanya pada sektor perumahan tetapi juga menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja," katanya
Ia menyatakan bahwa proyek perumahan baru bakal mendatangkan keuntungan fiskal bagi pemda, karena lahan kosong yang semula menyumbang pajak minim akan berubah menghasilkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memicu perputaran ekonomi pasca-menjadi area pemukiman.
"Iklim pembangunan rumah oleh swasta harus kami dorong. Tanah kosong pajaknya relatif kecil, tetapi ketika dibangun menjadi perumahan, akan muncul penerimaan dari pajak bumi dan bangunan serta aktivitas ekonomi yang lebih besar," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa angka kebutuhan tempat tinggal di Papua tergolong masih tinggi.
Merujuk data dari BPS, tercatat ada kisaran 38 ribu rumah tangga di tanah Papua yang belum mempunyai hunian sendiri, di mana angka tertinggi berada di wilayah Kota Jayapura.
"Kebutuhan rumah di Papua masih tinggi, masih ada sekitar 38 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah dan jumlah terbanyak berada di Jayapura. Karena itu, pembangunan rumah subsidi menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
