JAKARTA - Kalangan pengusaha budi daya ayam pedaging atau broiler mengungkapkan bahwasanya saat ini angka nilai jual ayam hidup di lingkup kandang terjun bebas secara drastis.
Kabar paling mutakhir memperlihatkan bahwa harga jual komoditas tersebut sudah merosot drastis sampai menyentuh level Rp13.000 per kilogram (kg).
Pihak Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menguraikan, pergerakan penurunan nilai ekonomi ini telah terjadi semenjak April 2026, di mana angka jatuhnya sempat tertahan di kisaran Rp18.000 per kg.
"Ini sudah jadi musibah bagi peternak Rp 15.000/kg. Di Jabar (Jawa Barat) sudah Rp 13.000-14.000/kg. Terburuk ini," kata Peternak dari Permindo Asep Saepudin, saat dihubungi, Sabtu (27/6/2026).
Padahal pada posisi sebaliknya, kalkulasi harga pokok produksi (HPP) tercatat sudah merangkak naik menyentuh Rp22.000 hingga Rp23.000 per kg.
Kondisi pelik ini dipicu oleh melonjaknya harga pada beberapa komponen mendasar penopang operasional produksi.
Tren penurunan harga jual ini terus bergulir seirama dengan melemahnya kapasitas daya beli publik, sehingga memicu terjadinya penumpukan stok ayam di dalam kandang.
Ia menyampaikan, untuk waktu sekarang ini hampir segenap daerah pusat produksi ayam tengah mengalami situasi kelebihan pasokan barang.
"Jawa Tengah sudah oversupply luar biasa. Banten juga, Jawa Barat juga. Artinya produksi di sana sudah melebihi kebutuhan, tapi tidak termonitor. Jawa Tengah yang oversupply akhirnya mengirim ke Jawa Barat. Jawa Barat juga memasok Jakarta. Lampung juga kadang mengirim ayam hidup ke wilayah kami, sementara kami tidak bisa masuk ke Lampung," tuturnya.
Asep pun menambahkan bahwasanya problematika ini kian diperparah akibat bergulirnya masa libur sekolah, di mana realisasi program makan bergizi gratis (MBG) juga sedang dihentikan sementara waktu.
Kendati demikian, menurut pandangannya kontribusi penyerapan dari program MBG tersebut sejatinya tidak terlalu masif.
Oleh karena itu, pihaknya melayangkan permohonan supaya jajaran pemerintah bersedia memasukkan kembali daging ayam ke dalam instrumen paket bantuan sosial.
Ia menjabarkan, pada waktu sebelumnya sempat berjalan program bansos untuk 1,5 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan jatah pasokan daging ayam serta telur.
Apabila agenda jaring pengaman tersebut diaktifkan kembali, maka tingkat penyerapan daging ayam di pasar dipastikan akan sangat terbantu.
"(Bansos) kata Bapanas kemarin jumlah penerimanya sekitar 1,5 juta orang. Nah, kalau itu diaktifkan, berarti 1,5 juta penerima. Kalau satu orang dapat satu ekor seperti dulu dibagi-bagi, berarti sekali penyaluran bisa menyerap sekitar 1,5 juta ekor," ungkapnya.
Pihak peternak amat mengharapkan adanya tindakan nyata dari pemerintah, mengingat kelompok peternak mandiri tidak dibekali kekuatan posisi tawar agar para pengepul bersedia membeli komoditas selaras dengan harga acuan yang resmi.
Berdasarkan regulasi baku dari Badan Pangan Nasional, nominal tebusan untuk ayam hidup di tingkat peternak semestinya berada di angka Rp21.000 hingga Rp25.000 per kg.
"Ketika harga turun mereka banting-bantingan jual karena modal terbatas. Pakan harus dibayar. Kalau ayam nggak dijual, mereka nggak punya uang buat beli pakan berikutnya. Tapi kalau dijual, harganya hancur. Kalau nggak dijual, ayam makin besar, biaya makin banyak. Itu dilemanya peternak," jelasnya.
Kelompok peternak juga menuntut agar penyaluran investasi di bidang peternakan diarahkan pada skema kemitraan yang terintegrasi, bukan dengan membuka area peternakan yang baru.
Sebagaimana dipahami, esensi utama penanaman modal peternakan terpadu semestinya bukan dialokasikan untuk mendirikan kandang baru, melainkan membangun pabrik pakan demi menyokong kebutuhan para peternak.
"Pemerintah daerah jangan mudah memberi izin pembangunan kandang baru. Kan izinnya di pemerintah daerah. Investasi kandang terus bertambah. Integrasi ini juga kadang-kadang mereka bukan cuma membangun pabrik, tapi juga kandang baru. Itu nggak dikontrol oleh pemerintah daerah," ungkapnya.
Ekosistem usaha yang tidak terencana dengan baik tersebut dicemaskan bakal kian memperberat beban operasional peternak mandiri di masa depan.
Ia memproyeksikan situasi ini memicu bayang-bayang kebangkrutan yang nyata bagi kalangan peternak mandiri.
"Padahal pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dengan total populasi ayam di daerah tersebut. Jangan setiap ada investasi baru langsung diterima. Ujung-ujungnya semua bangkrut," tutupnya.