JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan tekad Indonesia untuk lepas dari ketergantungan impor pangan lewat peningkatan produksi lokal sebagai langkah strategis penguatan swasembada nasional.
Menurut Sudaryono, pemerintah melalui arahan Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menyetop impor beras, jagung, serta gula, sembari berupaya mengurangi ketergantungan impor komoditas pangan lain secara bertahap.
"Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kami berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Hal itu ditekankan olehnya saat menghadiri prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada impor pangan seiring dengan penguatan produksi domestik.
Menurutnya, penghentian impor berbagai komoditas pangan adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat swasembada nasional sekaligus menaikkan kesejahteraan petani di Indonesia.
"Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera," ujarnya.
Ia menekankan bahwa HKTI memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian serta menjamin kesejahteraan petani meningkat seiring tercapainya swasembada pangan.
"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya," tegasnya.
"Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," tambah Sudaryono.
Ia menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk merealisasikan swasembada pangan berkelanjutan sekaligus menaikkan taraf hidup petani.
Sejumlah komoditas pangan yang telah mencapai swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, serta bawang merah.
Ia menambahkan bahwa kemandirian pangan baru bisa terwujud apabila petani mendapatkan perlindungan, kepastian usaha, serta harga hasil panen yang menguntungkan.
Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono memberikan atensi khusus kepada para petani kelapa sawit di Kalimantan Barat dan mengingatkan seluruh pabrik sawit untuk membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga ketetapan pemerintah daerah.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi," tegasnya.
Selain menjamin perlindungan harga, Sudaryono membuka saluran komunikasi langsung dengan masyarakat serta petani agar masalah di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," katanya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, HKTI, serta seluruh pelaku pertanian akan mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan.
"Kami ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kami sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh," katanya.
