JAKARTA - Wilayah Jakarta dijadwalkan akan merealisasikan pembangunan 11 rumah susun (rusun) anyar yang bakal diawali pada tahun 2027 mendatang.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa jajarannya akan berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam proyek ini karena berintegrasi langsung dengan Program 3 Juta Rumah.
Pengamat menyambut baik kehadiran kerja sama antarinstansi pemerintahan tersebut.
Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengharapkan pihak Kementerian PKP ikut memantau jalannya proses pembangunan itu secara berkala. "Monitoring. Pertama, memang kebijakan. Rahbintur: pengarahan, pembinama, dan pengaturan. Itu memang tanggung jawab dari Kementerian PKP," kata Zulfi kepada detikcom pada Selasa (7/7/2027).
Bentuk bantuan kedua yang mesti didatangkan oleh pemerintah pusat adalah penyediaan stimulan dalam bentuk fisik.
Sebagai contoh, sokongan dapat dialokasikan untuk pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada proyek rusun tersebut. "Misalnya lift. Lift itu kan sama dengan jalan kan, akses utama, itu prasarana. Air bersih, air limbah, sampah, itu kan sarana," sebutnya.
Di sisi lain, pengamat tata kota Yayat Supriatna berpandangan bahwa pihak Kementerian bisa ikut andil dalam konteks pengawasan operasional serta sisi teknis di lapangan. "Kalau misalnya terkait skemanya nanti dari pemprov DKI aja gimana, skemanya mereka buat. Kalau PKP paling ngawasin, hanya masalah teknis aja. Ini kan urusannya DKI," tuturnya.
Sementara itu, pengerjaan fasilitas infrastruktur di sekitar wilayah rusun dapat disinergikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pengaturan integrasi moda angkutan umum akan ditangani oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dalam laporan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikabarkan bakal mendirikan 11 rusun baru di kawasan Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai bahwa hunian vertikal berbentuk rusun jauh lebih logis dibanding rumah tapak, mengingat persediaan lahan yang makin menipis dan nilainya yang kian melambung tinggi. "Because it is impossible for people in Jakarta to own land unless they are wealthy, landowners. Therefore, vertical housing is the key word for that," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Seluruh pendanaan proyek rusun ini akan disokong menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan waktu pengerjaan yang dimulai tahun depan.
Akomodasi ini ke depannya menyediakan pilihan rusun milik maupun rusun sewa yang diperuntukkan bagi warga umum serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagian besar lokasi sebaran proyek ini bertumpu di wilayah Jakarta Utara, dengan rincian lengkap sebagai berikut.
- Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara
- Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara
- Komarudin, Cakung, Jakarta Timur
- Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara
- Cakung KM 2, Jakarta Timur
- Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara
- Marunda Cluster A, Jakarta Utara
- Marunda Cluster B, Jakarta Utara
- Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara
- Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat
- Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengutarakan bahwa Pemprov DKI sudah melakukan komunikasi dan bersepakat untuk senantiasa bekerja sama.
Tugas dari Kementerian PKP ke depannya ialah bersinergi untuk menjamin unit rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat didistribusikan kepada target yang tepat sasaran.
"Nanti setelah dibangun kami tentu sama-sama pastikan bersama Pemprov DKI itu yang menghuni betul-betul diseleksi dengan baik sehingga benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sri di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta pada Rabu (1/7/2026).
Pihak Kementerian PKP mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI yang mendorong pemenuhan kuantitas rusun supaya kian banyak warga yang bisa memiliki tempat beralas.
Upaya ini tergolong vital mengingat Jakarta menempati urutan kedua sebagai provinsi dengan total backlog hunian paling tinggi di Indonesia, yang menembus angka 1.192.200 unit rumah berdasarkan pada data Susenas 2025 milik Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, istilah backlog mendeskripsikan indikator level kelangkaan atau kesenjangan kebutuhan terhadap kepemilikan tempat tinggal.
